Menantang Saudagar Global dengan Mekanisme Sharia

© Deasy Silvya Sari

Merkantilisme berasal dari kata merchant (pedagang, saudagar), yang dalam masa kejayaannya berarti mengidentikkan negara sebagai seorang pedagang. Kaum merkantilis sebenarnya tidak menganggap merkantilisme sebagai sebuah ideologi atau aliran pemikiran dalam ekonomi, karena mereka terdiri dari kaum praktisi, kaum lapangan. Mereka bekerja berdasarkan intuisi atau feeling sebagai seorang pedagang. Namun karena kinerja mereka nyata, maka orang-orang me’labeli’ mereka dengan merkantilisme.

Saudagar global yang dimaksud dalam judul di atas adalah ternyata, pada era globalisasi, aktor saudagar itu tidak hanya negara, tapi juga individu, NGO, TNCs atau MNCs. Dalam perdagangan bebas yang mendasari globalisasi ekonomi, mereka berperan sebagai ‘saudagar global’, apapun isme atau ideologi yang mereka pakai dalam gaya berdagang mereka.
Dalam menghadapi kiprah saudagar global ini, menurut penulis, Indonesia perlu menerapkan mekanisme Sharia agar tidak terjebak dalam kerugian yang berarti. Pemakaian kata mekanisme, bukan ideologi dimaksudkan agar apapun nama atau label yang dipakai, mekanisme sharia ini tetap diterapkan. Mekanisme sharia yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mengganti sistem pajak dengan zakat dan menerapkan sistem bagi hasil dalam mendongkrak perdagangan global.

Sistematika penulisan akan diawali dengan pemaparan mengenai merkantilisme dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Dilanjutkan dengan pemaparan kritik-kritik terhadap merkantilisme. Menghadapi berbagai kritik tersebut, merkantilisme melakukan transformasi menjadi neo-merkantilisme. Kemudian guna menghadapi kiprah neo-merkantilisme, mekanisme sharia itulah yang selayaknya diterapkan Indonesia.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DOLLAR DIPLOMACY AMERIKA SERIKAT DALAM POLITIK KEAMANAN ASIA PASIFIK

© Deasy Silvya Sari (171420090007)

Seringkali konflik muncul hanya karena masalah sepele: Urusan Perut! Tapi dalam upaya pemenuhannya, manusia melakukan berbagai cara ekspansi ekonomis yang menunjukkan derajat keberadaban dan kebarbaran. Meningkatnya kerja sama ekonomi transnasional, tumbuh pesatnya blok-blok perdagangan regional, meningkatnya investasi asing dalam berbagai aspek kehidupan, gencarnya bantuan luar negeri yang bersifat politis, semua ini menunjukkan cara ‘beradab’ manusia, baik negara maupun aktor non negara dalam melakukan ekspansi ekonomis guna memenuhi kebutuhan perut mereka. Tetapi sejarah juga mencatat, torehan kelam kehidupan manusia, perbudakan massal yang dilakukan atas nama negara melalui elit-elit barbar dalam masa imperialisme dan kolonialisme. Tak terhitung berapa banyak nyawa manusia yang melayang karena eksploitasi Utara atas Selatan. Kini ekspansi ekonomis barbar ala baru yang kian agresif mencekik leher-leher manusia dengan cara yang sangat halus semakin mencengkeramkan taring-taring hegemoni mereka. Riba!

Riba-lah yang telah menghancurkan tatanan ekonomi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menggelamkan dunia dalam krisis ekonomi pada 1997 dan 2008. Laksana  penyakit menahun yang kumat begitu sering. Film Wall Street 2 menggambarkan bagaimana para jutawan muda pialang-pialang saham itu menjadi pengangguran yang kebanjiran utang hanya dalam hitungan menit. Dan bagaimana seorang pemilik perusahaan yang teramat kaya, pada akhirnya melemparkan tubuhnya ke rel kereta api bawah tanah. Hanya karena perusahaannya telah bangkrut dan kebangkrutannya ditentukan oleh konsensus diantara kelompok para pemilik saham dan permainan angka-angka mata uang yang sangat manipulatif. Inilah cara-cara barbar yang sangat halus dalam memenuhi urusan perut manusia.
Dalam fitrah manusia yang seperti paparan di atas, tulisan ini bermaksud untuk menguraikan upaya-upaya Amerika Serikat dalam mencengkeramkan taring hegemoninya melalui Dollar Diplomacy yang mempengaruhi suasana politik keamanan di Asia Pasifik. Dollar Diplomacy adalah penggunaan kekuatan suatu negara secara aktif terhadap negara-negara lainnya untuk meningkatkan kepentingan rakyatnya di bidang investasi. Kebijakan politik semacam ini memerlukan intervensi militer jika dianggap perlu dalam rangka menjamin stabilitas dan mencegah intervensi asing.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Amerika Serikat, Analisis, Asia Pasifik

Mendamaikan Dua Paradigma Politik LN

Tulisan ini dibuat oleh Julius Sumant, jurnalis Metro TV yg dulunya kuliah di HI UGM. Menarik dibaca karena dia mengaplikasikan teori2 HI utk mengkritisi konflik Ina-Malaysia.

MENDAMAIKAN DUA PARADIGMA POLITIK LUAR NEGERI

Oleh:

JULIUS SUMANT

Jurnalis, Produser Mata Najwa di Metro TV

juliussumant@gmail.com

@juliussumant

Insiden penangkapan tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia 13 Agustus lalu berbuntut panjang. Dalam rapat dengar pendapat  pertama antara Menteri Luar Negeri dengan Komisi I DPR, muncul desakan agar pemerintah berani lebih tegas bertindak selain sekedar menyampaikan nota protes diplomatik. Wakil rakyat mendesak pemerintah menuntut Malaysia meminta maaf, dan kalau Kuala Lumpur menolak, perlu segera menarik dan memulangkan duta besar masing-masing.

Menjawab desakan itu, Menlu Marty Natalegawa menjelaskan penarikan duta besar hanya akan mengakibatkan keadaan semakin buruk, sementara ada banyak kepentingan Indonesia di Malaysia yang harus diselamatkan.

Sentimen negatif anggota Komisi  dan juga kegemasan sebagian warga masyarakat menyaksikan harga diri bangsa mereka diinjak rupanya tak sejalan dengan diplomasi positif  yang diadopsi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan Seribu Kawan Nol Musuh digugat hebat dan dipertanyakan manfaatnya. Lantas mengemuka pertanyaan besar, bagaimana mungkin pembuat kebijakan luar negeri berseberangan sikap dengan aspirasi masyarakat terkait arogansi Malaysia itu?

Rivalitas Dua Paradigma

Ketidaksinkronan pandangan itu terbaca kuat sebagai bentuk rivalitas dua paradigma paling dominan dalam politik internasional. Pertama, pandangan realis yang diwakili oleh sentimen negatif di parlemen dan warga masyarakat. Pandangan realis ini bertumpu pada asumsi bahwa negara adalah agen politik paling kecil dalam politik internasional yang bertindak sangat rasional (Michael Mastanduno, International Order and the Future of World Politics). Pandangan ini juga menganggap kekuatan militer sebagai instrumen politik yang efektif dalam politik internasional. Ada semacam hirarki isu yang menempatkan isu high politics seperti kedaulatan dan pertahanan negara jauh lebih tinggi derajadnya ketimbang isu low politics di bidang ekonomi atau budaya. Bagi penganut paradigma ini, politiklah sang panglima.

Di kutub yang lain, ada pandangan liberal yang menganggap negara bukan lagi unit politik tunggal dalam panggung politik internasional.  Negara tidak lagi sentral sebagai aktor politik internasional karena ada beragam kelompok transnasional dan birokrasi  yang ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri (Robert Keohane & Joseph S Nye, Conflict After the Cold War). Dengan demikian, kebijakan luar negeri merupakan hasil dari mesin kebijakan yang multi kanal. Konsekuensinya, tidak ada lagi hirarki isu politik tinggi dan politik rendah. Kekuatan militer tetaplah penting tetapi bukan lagi kepentingan nasional yang paling dominan. Kalaupun ada, postur militer yang dibangun lebih untuk proyeksi politik yang lebih global dan tidak akan ditujukan terhadap negara serumpun.

Pandangan liberal ini tercermin pada sikap Kementerian Luar Negeri yang menutup kemungkinan penarikan duta besar atau penurunan status diplomatik seperti yang didesak oleh Komisi I DPR. Ada sikap bulat tidak membuka peluang ‘konfrontasi terbuka’ sekecil apapun dengan negeri jiran. Quo vadis Kemenlu dan Pemerintahan SBY tampak nyata dengan hanya membatasi sikap sebatas nota protes. Mengadopsi kebijakan ‘keras’ hanya akan merugikan kepentingan nasional, baik potensi  ekonomi  maupun jejaring interdependensi global yang sudah terbentuk. Padahal, selain dosis paling ekstrem berupa perang fisik (dan ini sebetulnya sangat tidak mungkin tapi sering disalahartikan), masih ada dosis tindakan diplomatik yang bisa menjadi jalan tengah. Tidak selembek nota protes, tapi juga tidak seburuk perang fisik. Inilah esensi diplomasi, sebuah seni bernegoasi untuk sebuah tujuan politik tertentu yang akan lebih maksimal jika menggabungkan kekuatan soft power dan kekuatan hard power.

Harmony among realists

Timbul pertanyaan, kalaupun sejak lama dua paradigma hubungan internasional ini hadir, bagaimana menjelaskan jeda panjang hubungan Indonesia-Malaysia yang harmonis selama kekuasaan Orde Baru, dan sebaliknya, konflik serumpun yang makin sering mengemuka setelah masa itu?

Tak pelak, Indonesia di bawah Suharto mampu menciptakan ‘harmony among realists’ dengan Malaysia yang lama dipimpin oleh Mahathir Muhammad. Saat itu, Suharto seperti halnya Mahathir memegang kendali penuh atas negara dan perangkatnya. Suharto adalah satu-satunya representasi rasionalitas politik luar negeri Indonesia. Mahathir punya peran serupa untuk Malaysia.  Ada pengakuan eksplisit bahwa Indonesia yang terpersonifikasi dalam diri Presiden Suharto dituakan oleh para pemimpin negeri jiran. Hubungan ini menjadi sebuah rujukan bagi terciptanya stabilitas politik di kawasan.

Kebijakan berparadigma sangat realis (disebut juga sebagai realis baru) tercermin saat negara-negara Asia Tenggara berhimpun di bawah ASEAN lewat Deklarasi Bangkok pada Agustus 1967. Situasi Perang Dingin antara blok Barat dan blok Komunis mengharuskan negara-negara Asia Tenggara yang sebetulnya beraneka ragam secara politik bersatu untuk mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan.  Harmoni para realis ini terbukti mampu meredam potensi konflik yang mungkin timbul dari persoalan perbatasan terutama di sekitar Laut Cina Selatan.

Pergeseran Struktur Realisme

Sayangnya, bandul realisme politik di Asia Tenggara sedikit demi sedikit bergeser sepeninggal para pemimpin senior mereka. Struktur politik di negara-negara ASEAN makin terdesentralisasi seiring iklim politik yang semakin terbuka. Sejak itu, kebijakan politik luar negeri tidak lagi secara hitam putih dimonopoli oleh agensi bernama negara. Lebih dari itu, keterbukaan juga memberi ruang sangat lebar kepada kelompok politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam formulasi kebijakan. Alhasil, politik luar negeri sebuah negara menjadi tampak anarki satu sama lain.

Secara natural, politik internasional tetap bergerak dalam realisme hubungan antar negara, namun di sisi lain secara politik nasional mengalami disharmoni kepentingan. Dengan kata lain, secara internal negara menjadi sebuah multi kanal kepentingan. Maka menjadi masuk akal jika kemudian Kementerian Luar Negeri dan juga Pemerintahan SBY mengambil jalan penyelesaian yang terkesan tidak bulat menyangkut arogansi Malaysia dengan alasan ada kepentingan devisa dan investasi yang perlu diselamatkan. Nature politik luar negeri semacam ini akhirnya berpadu dengan ketidaktegasan Pemerintah sendiri yang cenderung ‘main aman’ dengan kebijakannya yang mengakomodasi politik ‘Seribu Kawan Nol Musuh’. Kebijakan politik ini bahkan tak jelas orientasinya jika dibandingkan dengan politik Bebas Aktif-nya Pak Harto, apalagi fondasi politik luar negeri RI yang diletakkan Bung Hatta lewat pidatonya ‘Mendayung di Antara Dua Karang’ tahun 1948.

Bung Hatta mendayung di antara dua blok karang , komunisme dan Barat, di saat Republik tengah menghadapi dua agresi militer Belanda.  Orientasinya jelas: kedaulatan penuh Indonesia. Sikap RI yang anti-komunis sengaja diadopsi dengan tujuan menarik AS dan Barat agar mendukung perjuangan Indonesia dan pada saat bersamaan menekan banalitas Belanda agar mau duduk di Konferensi Meja Bundar. Hasilnya pun jelas:  pengakuan Belanda atas seluruh wilayah Republik (Indonesia Serikat) kecuali Papua tahun 1949. Lewat diplomasi yang lincah pula, Sukarno bisa menekan Presiden AS John F Kennedy untuk membarter Allen Pope (pilot CIA yang ditembak jatuh karena membantu pemberontak Permesta di Maluku) dengan 10 unit Hercules C-130. Alhasil, TNI AU menjadi angkatan udara pertama di dunia yang mengoperasikan pesawat angkut raksasa itu di luar AS.

Pak Harto juga punya orientasi politik luar negeri yang sangat jelas dan terukur. Karena mewarisi keadaan ekonomi yang parah, maka sasaran politik luar negeri Bebas Aktif diterjemahkan sebagai bantuan dan dana hutang untuk pembangunan. Menjelang Perang Dingin usai, Pak Harto menggalang solidaritas negara Dunia Ketiga lewat Gerakan Non-Blok dan OKI. Tujuannya jelas: mengantisipasi konstelasi politik internasional sedang bergerak ke arah polarisasi Utara (negara maju) VS Selatan (negara berkembang dan kurang berkembang) yang bukan tidak mungkin akan mengganggu perekonomian nasional di masa mendatang. Pak Harto juga membuka kembali hubungan diplomatik dengan Cina yang tengah bergerak menjadi kekuatan global baru dan berani membubarkan gabungan negara donor IGGI (diketuai Belanda) karena dianggap terlalu mengintervensi. Pernah pula di tahuun 1990-an Pak Harto menarik pulang Duta Besarnya untuk Filipina dan Australia karena merasa dilecehkan yang tentu menjadi sinyal ‘merah’ untuk Manila maupun Canberra.

Sintesa Dua Paradigma

Dua pandangan ekstrem, paradigm realis dan liberal,  mau tidak mau harus didamaikan karena kecenderungannya untuk saling meniadakan. Dengan iklim politik yang demikian terbuka saat ini, tidaklah mungkin negara menjadi satu-satunya aktor tunggal dalam politik internasional. Sebaliknya, juga menjadi naïf seandainya beragam kepentingan menggusur kedaulatan yang nyatanya berdiri di atas bangunan negara-bangsa.

Ada baiknya Pemerintah perlu meniru Cina dalam berdiplomasi soal Taiwan. Selain mengandalkan perundingan diplomatik, Beijing juga dengan taktis memainkan hard power demi cita-cita Cina Raya.  Diplomasi pamer senjata selalu dibarengi diplomasi di balik meja. Maka dengan gamblang, kita menyaksikan negeri Tirai Bambu itu tampil sebagai sebuah negara adidaya baru yang mampu mengimbangi pengaruh AS.

Mencontoh Cina, unjuk kekuatan militer atau kebijakan luar negeri yang jauh lebih keras seperti penarikan duta besar menjadi hal yang wajar dalam hubungan internasional. Perang fisik harus dihindari dan rasanya memang tidak mungkin, namun pemerintah harus bersikap lebih tegas terhadap arogansi Malaysia karena itu juga akan menyumbang pada upaya kapitalisasi banyak kepentingan nasional kita.

Antara diplomasi dan perang fisik jelas ada beda dan berbatas. Diplomasi tidak sama dengan perang fisik. Militer memang instrumen perang, tapi juga bisa dipakai untuk instrumen diplomasi luar negeri. Inilah yang disebut ‘detterence theory’, penggentar sekaligus penggertak yang membuat negeri lain akan berpikir dua kali, apalagi dalam situasi yang terus berulang dengan Malaysia. Salah besar kalau diplomasi cuma urusan di balik meja para diplomat dengan sepatu mengkilat. Jadi, kita butuh sikap yang lebih tegas dari para decision makers negeri ini.

Ahli strategi Von Clausewitz pernah beradagium, “War is continuation of political relations by other means”. Bukankah seharusnya demikian memperjuangkan kepentingan nasional kita? Di mana pemimpin tangguh yang pernah dipunyai negeri ini saat rakyatnya gusar?

(Tulisan ini adalah opini pribadi)

Leave a comment

Filed under Analisis Kebijakan Luar Negeri, Indonesia

Paradoks Hubungan Indonesia-Belanda (Analisis Poskolonialisme)

©Dina Y. Sulaeman

Katarina Soemarwoto, penulis Indonesia yang bermukim di Leiden, menulis di Jakarta Post tentang sebuah seminar di Utrecht, Belanda. Dalam seminar yang berlangsung 15 November 2009 itu, kemerdekaan Indonesia dianalisis dari perspektif Belanda. Para pemikir Belanda yang hadir dalam acara itu menyajikan image bahwa keinginan rakyat Hindia Timur untuk merdeka muncul secara jelas setelah kehadiran Jepang dan ‘penjajahan’ oleh Barat (dalam hal ini, tentara Sekutu yang menduduki Indonesia setelah Jepang kalah). Para pemikir Belanda itu bahkan menilai bahwa kolonialisasi bermanfaat bagi populasi Indonesia, contohnya adanya pembangunan jalan-jalan dan perdagangan VOC dengan Hindia Timur.

Ken’ichi dalam makalahnya juga menulis tentang pandangan orang Belanda bahwa mereka melakukan kebijakan kolonial pencerahan (enlightened colonial policy) di Hindia Timur. Van Deventer, sebagaimana dikutip Ken’ichi, adalah salah seorang proponent pandangan ini, mengatakan, “How beautiful is the goal which we have set ourselves to achieve! Thanks to the efforts of the Netherlands, a society is to be built in this far distant land in the East that will give him prosperity and a high culture and that he will acknowledge with gratitude. . .”

Hal inilah yang diungkapkan oleh Edward Said, “adanya ‘keyakinan’ bahwa ada wilayah dan orang-orang tertentu yang membutuhkan  dan memohon untuk didominasi.”   Saat menyoroti penjajahan Zionis di Palestina, Said mengatakan bahwa Zionisme secara efektif mengadopsi konsep rasial dari budaya Eropa. Kaum Yahudi mengalami perlakukan ‘anti Semit’ di Eropa, lalu Zionisme menginternalisasi representasi perlakuan itu dan menerapkannya di Palestina, dengan menganggap bahwa bangsa Palestina terbelakang dan karenanya ‘memerlukan’ dominasi.   Dengan kata lain, dalam pandangan Barat, suatu bangsa dijajah karena bangsa itu ‘butuh’ untuk dijajah.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Analisis, Theory&Meta-theory

Bedah Buku “Tangan-Tangan Siluman AS”

Terpilihnya Obama sebagai presiden AS ke-44 disebut-sebut memberikan harapan baru bagi dunia karena akan menghentikan kebijakan ekspansionis AS. Namun kenyataannya, setelah setahun berlalu, sikap Obama masih tak jauh berbeda dengan para presiden pendahulunya. Obama tetap melanjutkan perang di Irak dan Afghanistan, bahkan ada rencana memperluasnya ke Yaman, dan tetap bersikap konfrontatif terhadap Iran.
Hal ini terjadi karena sesungguhnya ada invisible government yang mengatur strategi kebijakan luar negeri AS. Dimulai dari tahun 1800-an, pebisnis Samuel Russel mulai merajut jaringan yang kelak menguasai arena politik AS. Misalnya, bisnis Russel ini menggandeng Warren Delano, yang kelak punya cucu bernama Franklin Roosevelt dan menjadi Presiden AS ke 32. Keturunan Russel mendirikan asosiasi alumni Universitas Yale, yang dikenal dengan nama Skull dan Bones, yang dianggotai nama-nama terkenal seperti Prescott Bush, yang kemudian, anaknya Bush Sr dan cucunya Bush Junior menjadi presiden AS, ada juga keturunan Rockefeller, yang kemudian menguasai saham di berbagai perusahaan transnasional, dan banyak tokoh lainnya, yang kemudian dalam perkembangan sejarah AS menjadi pemain kunci penentu kebijakan AS. Tokoh-tokoh ini, hampir semuanya adalah juga pemilik modal besar (kapitalis) dan memiliki perusahaan transnasional. Sebagian besar dari jaringan ini bersekutu dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Hubungan Luar Negeri (The Council of Foreign Relations) yang menjadi perancang utama kebijakan strategi luar negeri AS, siapapun presiden yang terpilih.

Karena itu, upaya mengenali watak dasar kebijakan politik AS adalah juga upaya untuk mengenali watak dasar kapitalis. Tujuan utama para kapitalis mengakumulasi modal. Mereka akan mencari pasar seluas-luasnya dan bahan baku semurah-murahnya. Jika ada negara-negara yang menolak membuka pasar atau menyediakan bahan baku murah, Presiden AS akan turun tangan untuk menekan pemimpin negara itu, kalau perlu, presiden AS akan berupaya melakukan kudeta atau bahkan, perang. Hal ini terjadi berulang-ulang dalam sejarah dunia kontemporer. Sejak tahun 1945 hingga kini, tercatat sekitar 40 kepala negara dunia yang digulingkan oleh AS, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya mereka yang digulingkan itu adalah para pemimpin yang berupaya melakukan kebijakan-kebijakan nasionalis yang mengancam kepentingan korporasi AS.

Misalnya, pada tahun 1953, CIA mendalangi penggulingan Perdana Menteri Iran, Mossadegh, yang menasionalisasi perusahaan minyak Iran yang dikuasai Inggris. Inggris lalu bekerja sama dengan AS untuk mengkudeta Mossadegh, dan minyak Iran pun kemudian dikuasai oleh tiga pihak, AS, Inggris, Iran, meskipun pembagian labanya dilakukan secara tertutup, sehingga tidak diketahui pasti berapa banyak Iran menerima hasil minyak. Dan sudah hampir pasti, labanya jauh lebih banyak jatuh ke AS dan Inggris. Kalau tidak, tentulah rakyat Iran tidak akan sedemikian marah dan akhirnya bangkit ber-revolusi menggulingkan Shah Iran dan memutus hubungan diplomatik dengan AS.

Indonesia pun tak luput dari operasi siluman AS setelah Presiden Soekarno memperlihatkan sikap netral dalam perang dingin AS-Soviet dan bahkan berniat menasionalisasi beberapa perusahaan AS di Indonesia. Hanya dua tahun setelah Sukarno terguling, yaitu tahun 1967, diadakan Indonesian Investment Conference di Swiss yang membagi-bagi sumber daya alam Indonesia untuk dikelola perusahaan-perusahaan asing. Konferensi ini dihadiri oleh para pebisnis besar dan terkuat di dunia, misalnya David Rockefeller, dan para pemilik perusahaan-perusahaan transnasional, seperti General Motors, British Lyeland, ICI, British American Tobacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens, dan lain-lain.

Keberadaan invisible government ini pula yang bisa memberi jawaban, mengapa AS tetap meneruskan perang di Afghanistan dan Irak, padahal sangat membebani keuangan negara. Pada era Bush, defisit APBN telah mencapai US$ 454,8 Milyar gara-gara membiayai perang. Pada era Obama, defisit semakin meningkat mencapai 1 trilyun dolar. Ketika dana negara dihabiskan untuk perang, tak heran bila kini ada 40 juta rakyat AS yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 10% menjadi pengangguran. Sebaliknya, para kapitalis dan pebisnis yang menjadi invisible government justru meraup keuntungan besar dari perang,misalnya dari penjualan senjata dan fasilitas perang, serta konsesi penambangan minyak dan gas di Irak.

Hal ini diungkapkan Dina Y. Sulaeman dalam bedah buku “Tangan-Tangan AS: Operasi Siluman AS di Pelbagai Negara” yang dilangsungkan di Museum Asia Afrika Bandung, 20 Juli 2010. Acara yang diselenggarakan oleh Asia Afrika Reading Club dan Global Future Institute ini mendapatkan sambutan antusias dari berbagai kalangan, akademisi, guru-guru SMA bidang IPS, mahasiswa Ilmu Sejarah dan Hubungan Internasional, dan masyarakat umum. Sebagian hadirin menanyakan solusi konkrit agar Indonesia bisa melepaskan diri dari cengkeraman AS. Menurut Dina Y. Sulaeman, mahasiswi Magister HI Unpad yang juga penulis buku Obama Revealed ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah upaya penyadaran tentang hakikat dan watak politik imperialisme AS sehingga kelak muncul kesadaran publik untuk bangkit dan mampu memilih pemimpin yang independen.

Sementara itu, penulis buku “Tangan-Tangan AS”, Hendrajit, yang juga Direktur Global Future Institute, menyatakan bahwa independensi suatu bangsa di hadapan hegemoni AS bisa diraih melalui tiga komponen yaitu kuatnya independensi pemimpin bangsa, dukungan masyarakat terhadap pemimpin, dan ketahanan nasional. Iran pasca revolusi bisa dijadikan salah satu contoh bangsa yang memiliki ketiga komponen tersebut sehingga terus mampu bertahan di hadapan ambisi hegemoni AS, bahkan tetap meraih banyak kemajuan di berbagai bidang.

Note: artikel di copy-paste dari situs GFI, dengan sedikit editan.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Perdebatan Tentang HAM

© Dina Y. Sulaeman

Agenda Keamanan Dunia yang Semakin Rumit

Setelah Perang Dingin, dunia menyaksikan berbagai perang domestik (perang yang terjadi di dalam suaru negara, bukan perang antar negara), seperti di Yugoslavia, Rwanda, Sudan. Selain itu, serangan 9/11 yang diikuti dengan invasi AS ke Irak dan Afganistan, serta berbagai aksi pengeboman seperti di Spanyol (2004) dan London (2005), telah membuat semakin kompleksnya agenda keamanan dunia. Ada pertanyaan besar dalam menyikapi berbagai konflik di dunia, yaitu, apakah seharusnya komunitas internasional berpegang teguh pada prinsip ‘kedaulatan negara’ dan ‘non-intervensi’, sehingga terpaksa berdiam diri bila melihat ada pelanggaran HAM di sebuah negara? Atau, sebaliknya, apakah komunitas internasional harus ikut bertanggung jawab membantu populasi yang mengalami pelanggaran HAM?

Continue reading

3 Comments

Filed under Analisis

IMF Ditinjau dari Perspektif Liberal Institusional (Terminologi Sorensen)

©Dina Y. Sulaeman

Prolog

Alur berpikir makalah ini adalah menelusuri ideologi pendirian IMF dari sudut pandang liberal institusional (dalam terminologi yang diberikan Sorensen), lalu membandingkannya dengan praktik IMF dewasa ini yang ternyata berseberangan dengan ideologi liberal institusional. Urutan sub judul dalam makalah ini adalah sbb.

1. Prolog

2. Terminologi

3. Ideologi Liberal Institusional

4. Perjanjian Bretton Woods 1944

5. Kegagalan Bretton Woods

6. IMF dan Tesis Liberalis Konstitusionalis

7. Kesimpulan

Terminologi

Liberal institusional adalah salah satu varian dari perspektif liberalisme dalam HI. Menurut Timothy Dunne[1], liberal institusional identik dengan liberal fungsional, yang memandang bahwa institusi-institusi internasional menjalankan sejumlah fungsi terbatas, lalu lama-lama berkembang. Contoh kasusnya adalah proses terbentuknya Uni Eropa (yang semula hanya dimulai dari kerjasama perdagangan batu bara antar beberapa negara di Eropa).

Namun dalam makalah ini, penulis menggunakan terminologi liberal institusional yang ditulis oleh Jackobson dan Sorensen (2009:154) atau Marc A. Genest (2004:124). Sorensen menulis, “Kaum liberal institusional menyatakan bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama di antara negara-negara.”  Sementara itu, Genest menulis, “Liberal institusional memfokuskan pada institusionalisasi kerjasama global.” Continue reading

1 Comment

Filed under Uncategorized